Pendaftaran CPNS dan PPPK

Catat! Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Mei-Juni 2021

WARTAKOTA123.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan tahapan pengadaan CPNS dan PPPK bagi non-guru.

Rencananya tahap pendaftaran akan dibuka mulai Mei hingga Juni 2021.

“Pengadaannya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pendaftaran Mei hingga Juni 2021,” kata Menteri Tjahjo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18 Maret 2021).

Menurut Tjahjo, pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tahap seleksi akan berlangsung mulai Juli hingga Oktober 2021.

Seleksi dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang dikoordinasikan oleh BKN.

“Tahun ini Kementerian Kewenangan Aparatur Negara (Kemenpan RB) bersama BKN belum menentukan lokasi pemilihan. Namun intinya adalah seleksi.
di kantor pusat BKN, di kantor wilayah BKN, di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN dan di balai uji tambahan, baik yang dibiayai oleh BKN maupun independen dari instansi, ”ujarnya.

Sebagai gambaran, lanjut Tjahjo, seleksi keterampilan dasar (SKB) CPNS akan dilakukan pada tahun 2020 di 440 lokasi.

Sementara itu, seleksi kompetensi bidang (SKB) telah dilaksanakan di 268 titik lokasi.

Fase persetujuan akan berlangsung pada November 2021.

“Selanjutnya tahap rencana penyerahan dan penetapan NIP akan dilakukan pada November 2021 hingga Januari 2022,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, pelaksanaan pengadaan atau perekrutan ASN pada dasarnya akan terjadi setelah demand plan ditentukan.

Rencananya kebutuhan sendiri akan ditentukan oleh Menpan RB pada akhir Maret 2021.

“Saat ini masih dalam tahap finalisasi,” ujarnya.

Proses pengadaan ASN sendiri, menurut Tjahjo, akan dibagi menjadi tiga kategori.

Pertama, pengadaan melalui sekolah resmi.

Kedua, pengadaan CPNS dan PPPK untuk non guru.

Baca Juga :  Update CPNS 2021, batas akhir penyampaian soal CPNS SKB ke Panselnas paling lambat 1 Juni 2021

Ketiga, pengadaan PPPK Guru untuk pengadaan sekolah dinas meliputi 8 sekolah dinas.

Tahapannya sebagai berikut. Pendaftaran dilakukan pada Minggu kedua hingga Minggu keempat April, ”kata Tjahjo.

Pendaftaran pengadaan ASN melalui sekolah kedinasan, kata dia, dilakukan di
masing-masing sekolah kedinasan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memenangkan kategori “Sangat Baik” atas penilaian kepatuhan instansi pusat terhadap penerapan sistem manfaat. Penilaian dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kementerian PANRB merupakan satu dari 14 kementerian yang memperoleh kategori Sangat Baik. Sertifikat evaluasi pelaksanaan sistem kinerja diserahkan oleh Ketua KASN Agus Pramusinto kepada Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada Jumat (04/12). Dalam sertifikat tersebut, Menteri Tjahjo mengungkapkan bahwa ini merupakan kerja keras seluruh jajaran dan jajaran Kementerian PANRB dalam menerapkan sistem laba.

Pendaftaran dilakukan di 8 kementerian atau lembaga yang mengawasi sekolah resmi.

Fase seleksi berlangsung antara minggu ketiga bulan Mei dan minggu keempat bulan Juni.

“Seleksi dilakukan dengan computer assisted test (CAT) yang dikoordinir BKN. Seleksi ini dilakukan di Markas BKN, di Kanreg dan UPT BKN serta di lokasi mandiri yang diselenggarakan sekolah dinas,” kata mantan Mendagri itu.

Ada pula pengumuman seleksi dan kelulusan lainnya, yang menurut Tjahjo direncanakan dan diadakan oleh setiap sekolah dinas.

Menteri Tjahjo juga menjelaskan pembentukan posisi ASN dalam pengadaan ASN tahun ini di tingkat pusat.

Posisi ASN di pusat meliputi fakultas, analis kebijakan, peneliti, tenaga kesehatan, diplomat, akuntan, perencana, administrator komputer, analis hukum, perancang legislatif, penasihat komunitas, arsiparis, penyuluhan (KB, kehutanan, perikanan, pertanian, obat-obatan, perpustakaan) . dan Aparatur Analis Sumber Daya Manusia.

Kemudian lembaga keuangan, sandiman, statistika, rekayasa jalan dan jembatan, konstruksi dan perumahan, surveyor pemetaan, regulator farmasi dan makanan dan lain-lain, ”ujarnya.

Tjahjo juga menjelaskan klasifikasi PNS dan PPPK.

Ia mengatakan pada dasarnya sudah ada usulan untuk CPNS dan PPPK.

Dan secara umum jenis jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK telah diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2020. Ada 147 posisi.

“Proposal PPPK untuk non-guru komposisinya rendah dibandingkan dengan CPNS. Pada kesempatan ini tidak bisa lengkap data lengkapnya,” ujarnya.